Berita Ekonomi Pemerintah Rogoh Khas Negara Untuk Bayar Utang

Berita Ekonomi Pemerintah Rogoh Khas Negara Untuk Bayar Utang

Berita Ekonomi Pemerintah Rogoh Khas Negara Untuk Bayar Utang

Berita Ekonomi Pemerintah Rogoh Khas Negara Untuk Bayar Utang. Pemerintah memastikan untuk membayar utang jatuh tempo menggunakan kas negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah tahun ini berjumlah Rp384 triliun dari total utang pemerintah per Februari 2018 yang mencapai Rp4,035 triliun.

Berita Ekonomi Pemerintah Rogoh Khas Negara Untuk Bayar UtangDirektur Strategi Pembiayaan dan Portofolio Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scenaider Clasein H Siahaan mengatakan, jatuh tempo utang akan dibayar menggunakan kas pemerintah.

“Ketika Anggaran Negara (APBN) masih defisit seperti sekarang ini, pembayaran utang jatuh tempo dilakukan melalui kas pemerintah,” Ungkap Scenaider Clasein H Siahaan.

Berdasarkan catatan, defisit anggaran pemerintah pada Februari 2018 mencapai Rp48,9 triliun, setara dengan 0,33 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Scenaider lebih lanjut mengungkapkan jumlah rata-rata jatuh tempo utang pemerintah per tahun dalam sembilan tahun ke depan sebesar Rp450 triliun. Jika anggaran dalam sembilan tahun ke depan masih defisit, maka pemerintah akan terus menggunakan uang tunai untuk melunasi utang jatuh tempo.

Sementara itu, jika anggaran berhasil surplus, sumber pembayaran jatuh tempo utang per tahun akan berasal dari kelebihan penerimaan negara.

“Jumlah suprlus APBN akan digunakan untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada tahun itu sebagian atau seluruh bagian yang jatuh tempo,” kata Scenaider.

Namun, sekarang pemerintah akan tetap menggunakan kas negara untuk membayar utang jatuh tempo karena anggaran masih defisit. Konsekuensinya, kata Scenaider, jumlah penerbitan utang bisa lebih besar dari jumlah defisit APBN.

“Ini karena ada kebutuhan untuk pembiayaan investasi, jatuh tempo utang, dan pembiayaan lainnya,” jelas Scenaider.

Dia menambahkan jumlah kebutuhan pembiayaan bruto tahun ini mencapai Rp783 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah akan mencari pendanaan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SBN) sebesar Rp727 triliun atau sekitar 92,9 persen dari total kebutuhan.

“Kemudian melalui pinjaman sekitar Rp55 triliun,” tutup Scenaider Clasein H Siahaan.