Berita Ekonomi Biaya Produksi Listri Akan Di Naikan Pemerintah

Berita Ekonomi Biaya Produksi Listri Akan Di Naikan Pemerintah

Berita Ekonomi Biaya Produksi Listri Akan Di Naikan Pemerintah

Berita Ekonomi Biaya Produksi Listri Akan Di Naikan Pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan menaikkan tarif listrik, meskipun telah mengeruk Biaya Pokok Penyediaan (BPP) 2017 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Berita Ekonomi Biaya Produksi Listri Akan Di Naikan Pemerintah. BPPT diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 29 Maret 2018. BPP. Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1772 K / 20 / MEM / 2018 tentang Besaran BPP Pembangkitan PLN Tahun 2017, pemerintah mengerek BPP secara nasional dari Rp983 per kiloWatthour (kWh) (US $ 0,0739 per kWh) menjadi Rp1.025 (US $ 0,0766 per kWh).

“Menyebarkan harga energi global diluar kendali kami. Variabel pembentuk BPP listrik seperti harga minyak atau BBM, harga batubara, harga gas, harga beli dari pembangkit swasta, semuanya naik,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam nama resmi.

Menurut dia, fluktuasi harga terjadi secara global. Namun, pemerintah melakukan mitigasi dengan kebijakan yang tepat. Tarif listrik masyarakat tidak dinaikkan, bahkan hingga 2019 nanti.

Harga Agung Minyak mentah Indonesia (Harga Minyak Mentah / ICP) naik mencapai US $ 61,87 per barel pada Maret 2018, melejit dari Juni 2017 yang hanya sebesar US $ 43,7 per barel.

Demikian juga harga batubara Maret 2018 mencapai US $ 101,86 per ton, sedangkan pada Juni 2017 harganya hanya US $ 75,5 per ton.

Pemerintah, lanjut Agung, ingin melindungi daya beli masyarakat dan daya saing industri dengan tidak menaikkan tarif listrik dan tetap memberikan subsidi penuh kepada masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan praktik BPP efisiensi listrik.

Subsidi diberikan sehingga tarif listrik dari 450 pelanggan VoltAmpere tetap di Rp415 per kiloWatthour (kWh) dan 900 VA pelanggan tidak mampu membayar sekitar Rp605 per kWh. Jauh di bawah tarif ekonomi sebesar Rp1.467 per kWh.

Realisasi subsidi 2017 (tidak diaudit) tercatat sebesar Rp45,7 triliun, turun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp63,1 triliun. Sejak 2015, jumlah subsidi listrik telah menurun secara signifikan dibandingkan sebelumnya karena ditargetkan semakin baik.

Sementara itu, besaran subsidi listrik mulai 2013 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 2013 Rp100 triliun, 2014 Rp101,8 triliun, 2015 Rp58,3 triliun, 2016 Rp63,1 triliun.

“Subsidi adalah bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat, tetapi mereka harus ditargetkan, sama seperti hari ini sehingga tarif listrik untuk orang kecil tidak naik,” katanya.

Sebagai informasi, jumlah BPP PT PLN (Persero) Generasi 2017 berlaku untuk 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019.

Sesuai dengan Keputusan ESDM 1772/2018, jika hingga 31 Maret 2019 tidak ada ketentuan BPP baru, jumlah BPP yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM 1772/2018 akan tetap berlaku sampai diberlakukannya BPP generasi baru.

Secara rinci, BPP untuk pembangkit listrik terendah, Rp911 per kWh (US $ 0,0681 per kWh), sebagian besar berlokasi di Jawa.

Sementara itu, BPP listrik tertinggi sebesar Rp2.667 per kWh (US $ 0,2 per kWh) terletak di kawasan timur Indonesia dan daerah terpencil seperti Pulau Nias (Sumatra Utara), Pulau Karimun Jawa (Jawa Tengah), dan Gili Ketapang Jawa Timur) . BPP listrik tertinggi juga diterapkan pada sub-sistem kecil.

Sesuai dengan butir kelima Kepmen 1772/2018, jika ada lokasi tertentu yang belum memperoleh listrik dari PLN dan belum diatur penetapan besaran pembangkitan BPP, jumlah BPP Pembangkitan sama dengan yang tertinggi yang ditetapkan. generasi BPP.